Kunjungan Kerja Komisi VIII menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah kuota haji dengan jumlah penduduk yang ada di Bangka Belitung (Babel). Dalam laporan yang diterima Komisi VIII, Babel hanya mendapat kuota sebanyak 913 jemaah per tahun, sedangkan seharusnya 1400 jemaah, karena jumlah penduduk Babel mencapai 1,4 juta jiwa.

“Yang disyukuri pertama di Indonesia termasuk Babel, bahwa ongkos naik haji mengalami penurunan 90 dolar. Jangan dilihat persentase penurunannya, tapi semangat perjuangan Anggota DPR dan juga Kementerian Agama (Kemenag). Terkait dengan persentase kuota jemaah haji di Babel yang tidak sesuai, akan saya bicarakan dengan Kementerian Agama maupun Dirjen Haji. Karena seharusnya satu per mil dengan penduduk di Babel yang 1,4 juta harusnya kuotanya 1400 jemaah haji. Ini akan kami pertanyakan kepada Kemenag. Perbedaan itu tidak bisa terjadi, harus ada keadilan,” jelasWakil Ketua Komisi VIII Jazuli Juwaini di Aula Kantor Gubernur Babel, Senin (15/4).

Terkait dengan waiting list jemaah haji di Babel yang mencapai tahun 2025, Jazuli memastikan bahwa waiting list tersebut tidak hanya terjadi di Babel, namun hampir di seluruh Indonesia.Politisi PKS ini menambahkan, dalam hal waiting list ini ada peranan dari Pemerintah Arab Saudi.

“Pemerintah Arab Saudi mengatakan daya tampungnya terbatas.Saat ini di Mina Jadid sudah menampung 20 ribu jemaah. Ada juga terobosoan apakah nanti tenda-tenda akan dibuat seperti apartemen agar dapat menampung lebih banyak, karena kalau model tenda seperti sekarang, tidak bisa menampung jumlah yang banyak,” tambah Jazuli.

Jazuli juga menyesalkan perluasan fasilitas tempat tinggal di Mekkah tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Ia berjanji untuk mendalami permasalahan serius ini dan segera melakukan rapat dengan Kemeterian Agama dan instansi terkait.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Babel Hatamar Rasyid saat rapat kerja melaporkan bahwa kuota haji untuk Babel masih kurang. Hingga kini, kuota haji untuk wilayah Babel hanya 913 jemaah haji dan untuk waiting list-nya hingga tahun 2025.

Serap Masukan dari Daerah

Ketua Tim kunker Jazuli menyatakan kunker dalam masa reses ini bertujuan untuk silaturahmi, mendengar hambatan, termasuk mencari catatan-catatan serta masukan dari PemdaProvinsi Babel. Masukan terkait dengan lingkup kerja ini diharapkan nantinya dapat menjadi bahan rapat kerja Komisi VIII dengan mitra kerja terkait.

“Kita ingin mendengar hambatan ataupun masukan dari Pemda Babel. Kita juga ingin tahu back up Pemda itu seperti apa, baik itu provinsi ataupun kabupaten-kota. Kalau ada hambatan ataupun permasalahan, kita tentunya ingin buka sumbatan-sumbatan itu,” ujar Jazuli.

Politisi PKS ini juga menyatakan bahwa untuk membangun rakyat dan bangsa harus ada kebersamaan, koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, ketika ada permasalahan di daerah, bisa disampaikan kepada pemerintah pusat.

Tim Kunker yang beranggotakan 12 orang anggota disambut oleh Wakil Gubernur Babel Rustam Effendi dan langsung melaksanakan rapat kerja dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Kesejahteraan Sosial, Badan Amil Zakat dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Babel. (sf)